DPD RI (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma)

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Laode Ida mengatakan, sosialisasi empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kurang tepat sasaran.

“Kalau analoginya sebuah bangunan, apakah empat pilar tersebut bisa kuat tanpa ada pondasi. Jika pilarnya itu Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, lalu apa pondasinya?,” kata Laode dalam salah satu sesi “Pekan Konstitusi” bertema “UUD 1945, Amandemen dan Masa Depan Bangsa” di Jakarta, Selasa.

Menurut Laode, pemahaman tentang empat pilar kebangsaan tersebut seharusnya dikoreksi sehingga Pancasila yang merupakan landasan berbangsa dan bernegara harus dikedepankan.

“Nilai-nilai Pancasila harusnya menjadi sebuah pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Laode.

Laode mengatakan, di tengah zaman globalisasi yang mengakibatkan kondisi masyarakat yang lemah, negara harus memperkuat posisinya sehingga rakyat tidak menjadi korban arus perkembangan zaman.

Sementara itu, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Wahidin Ismail dalam kesempatan yang sama mengatakan, pilar berbangsa yang disosialisasikan tersebut tidak hanya mencakup empat pilar.

“Kita tim sosialisasi pilar kebangsaan sudah sepakat bahwa yang termasuk dalam pilar kebangsaan tidak hanya empat pilar, ada juga pilar lain seperti Bahasa Indonesia atau Bendera merah Putih yang menjadi simbol pemersatu bangsa,” kata Wahidin.

“Namun kita menekankan empat pilar kebangsaan tersebut sebagai satu kemasan yang diharapkan dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

“Pekan Konstitusi” adalah forum yang diadakan Konferensi Cendekiawan Muslim Internasional (International Conference of Islamic Scholars/ICIS) guna menanggapi usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk melanjutkan amandemen UUD 1945.

DPD RI mengusulkan 10 poin penting perubahan UUD 1945, di antaranya, memperkuat sistem presidensial, mengoptimalkan sistem perwakilan DPD, membuka calon presiden jalur perseorangan, memperkuat peran Mahkamah Konstitusi, penambahan pasal hak azasi manusia dan penajaman bab tentang pendidikan dan ekonomi.

Sejumlah tokoh yang hadir dalam forum yang telah memasuki hari ke-2 tersebut di antaranya adalah mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari, mantan Wapres Try Sutrisno, mantan Ketua Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi, Ketua DPD RI Irman Gusman dan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X. (FOTO. ANTARA)

Yogyakarta (ANTARA News) – Materi yang dibahas dalam Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat semakin mengerucut, kata Gubernur provinsi itu Sri Sultan Hamengku Buwono X.

“Hal itu dianggap penting karena tanpa opsi yang lebih fokus, pembahasan Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) justru akan berujung `deadlock`,” katanya di Kepatihan Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, sekarang perbedaannya masih terlalu tinggi dan belum sinkron. Pemilihan dan penetapan itu berbeda jauh, dan sekarang tinggal bagaimana opsi yang ada dapat mengerucut, karena jika tidak ada perubahan dapat “deadlock”.

“Selama ini saya belum melihat adanya perubahan dalam perkembangan pembahasan RUUK DIY, termasuk dukungan terhadap beberapa opsi yang masih dalam kondisi stagnan. Situasi itu diharapkan segera teratasi sehingga RUUK DIY dapat selesai tepat waktu,” katanya.

Ia mengatakan, jika petanya belum ada perubahan, maka diharapkan ada perubahan materi, karena sekarang perubahan dukungan dan sebagainya belum ada. Nanti jika sudah sama, baru ada pembahasan pasal per pasal.

Ditanya tentang munculnya isu pemilihan di kalangan masyarakat, Sultan mengatakan, hal itu merupakan situasi yang biasa dan tidak perlu dijadikan penghambat penyelesaian pembahasan RUUK DIY.

“Saya berharap agar pembahasan RUUK DIY di pusat dapat selesai sesuai target pada Maret 2012. Jika dapat selesai sesuai target akan lebih baik, karena waktunya hanya setahun,” kata Sultan.

Pohon sirsak dapat digunakan sebagai antikanker. (istimewa)

Jakarta (ANTARA News) - Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun dan batang sirsak mampu menyerang dan menghancurkan sel-sel kanker, demikian hasil penelitian tentang khasiat sirsak sebagai antitumor dan antikanker yang dilakukan The National Cancer Institute tahun 1976.

Pemanfaatan buah sirsak sebagai obat-obatan sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Secara turun temurun sirsak telah digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia untuk mengobati beberapa penyakit.

Masyarakat di daerah Sunda (Jawa Barat) misalnya, menggunakana buah sirsak yang masih muda untuk obat penurun tekanan darah tinggi, sedangkan masyarakat Aceh menggunakan buah sirsak sebagai obat penyakit hepatitis dan daunnya untuk mengobati sakit batuk. Sementara di daerah Sulawesi Selatan, daun sirsak bisa digunakan untuk penurun panas. Bahkan saat ini sudah ada dokter dan para herbalis yang meresepkan daun sirsak untuk mengatasi beberapa penyakit .

Tidak hanya di dalam negeri, di banyak negarapun sirsak tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk obat dan pestisida alami.

Lina Merdiana, peraih penghargaan Traditional Medicine Award pada 2002 dari Forum Sarjana Award (FORSA) dan juga Juwita Ratnasari, sarjana pertanian IPB dengan program studi hortikultura, yang kini tengah melanjutkan studi pasca sarjana itu mencermati banyaknya khasiat akan tanaman sirsak baik dari mulai daun, batang hingga buahnya yang sangat beragam dari

tanaman buah hingga tanaman obat dengan menuangkan di bukunya berjudul : “Ramuan dan Khasiat Sirsak”. Buku ini karya keempat Lina, sebelumnya berjudul “Mencegah dan Mengobati Kanker Pada Wanita; Ramuan dan Menu Untuk Meningkatkan Gairah Sekseual; dan Ramuan Tradisional untuk Kesuburan Suami Istri”, yang diterbitkan oleh Penebar Swadaya.

Lina dan Juwita mengupas secara gamblang tentang manfaat dan kegunaan tanaman sirsak, di mana untuk buahnya dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan.

Di Indonesia buah sirsak bisa dibuat dodol, sedangkan di Filipina buah sirsak muda beserta bijinya yang masih lunak dapat digunakan sebagai sayuran, sementara suku Indian di Amerika Serikat selama berabad-abad telah menggunakan berbagai bagian dari pohon sirsak termasuk daun, kulit dan akar, buah serta bijinya untuk obat penyakit jantung, asma, gangguan hati dan arthritis.

Obat dan pestisida alami

Dalam sistematika tumbuhan (taksonomi), menurut penulis, tanaman sirsak diklasifikasikan sebagai anggota famili Annonacea dengan nama ilmiah A.macrocarpa, A.bonplandiana, A.Cearensi dan Guanabanus muricatus. Tanaman sirsak ini berkerabat dekat dengan srikaya.

Tanamana tropis yang buahnya memiliki aroma dan rasa khas ini, di berbagai negara dikenal dengan nama thurian thet (Thailand), guayabano (Filipina), graviola (Brazil), guanabana (Spanyol) dan stachelannone (Jerman) serta dalam bahasa Inggris disebut soursop karena rasanya yang manis keasaman.

Sirsak selain sebagai bahan pangan , juga bisa dimanfaatkan untuk obat dan pestisida alami. Mengkonsumsi 100 gram daging sirsak dapat memenuhi 13 persen kebutuhan serat pangan harian. Buah yang kaya senyawa fitokimia itu , selain dapat meningkatkan selera makan juga untuk pengobatan nyeri pinggang, penyakit wasir (ambeien) dan juga batu empedu, menurut Lina, yang membuka klinik pengobatan alternatif di beberapa kota besar seperti Jakarta, Wonogiri, Solo dan Yogyakarta itu.

Selain kandungan air, zat gizi yang terbanyak dalam sirsak adalah karbohidrat, salah satunya adalah gula pereduksi (glukosa dan fruktosa) dengan kadar 81,9 – 93,6 persen dari kandungan gula total.

Vitamin yang paling dominan adalah vitamin C sekitar 20 miligram per 100 gram daging buah sirsak, sementara kandungan lemaknya sangat sedikit hanya 0,3g/100g. Selain kaya serat pangan (dietary fiber) yakni mencapai 3,3 g/100g daging buah, yang dibutuhkan dalam proses pencernaan, juga kadar sodium (natrium) rendah hanya 14 mg/100 gram, tetapi tinggi potasium (kalium) yakni 278 mg/100gram. Perbandingan yang tinggi ini, penulis menuturkan sangat baik untuk pencegahan penyakit hipertensi.

Daun hingga akar

Menurut Juwita, yang juga telah menulis berbagai buku “Galeri Tanaman Hias Daun, Galeri Tanaman Hias bunga dan Kuliah

Kelas Bisnis Lancar ” itu, dari daun hingga akar tanaman sirsak, semua berkhasiat untuk obat. Daun sirsak banyak mengandung zat antara lain annocatacin, annocatalin, annohexocin, annonacin dan gigantetronin. Secara tradisional biasa digunakan antara lain untuk mengobati abses, asma, bronkitis, batuk, diabetes, demam, gangguan empedu, jantung hipertensi, gangguan pencernaan , reumatik hingga tumor.

Sementara bunganya juga bisa untuk obat engobatan bronkitis dan batuk, sementara buahnya untuk obat diare, maag, disentri, demam, flu dan menjaga stamina. Sedangkan bijinya untuk mengobati parasit kulit, sebagai obat cacing dan sudah banyak digunakan untuk insektisida.

Kulit batang pohon sirsak antara lain mengandung atherosperimne, murin dan solamine, yang biasa digunakan untuk pengobatan asma, batuk, hipertensi dan obat penenang serta kejang. Sedangkan akarnya paling banyak mengandung zat diantaranya annocotacin, annomontacin , muricatin serta reticulatacin. Akar sirsak ini bisa untuk obat penenang dan mengobat kejang-kejang serta dabetis. Khusus diabetis yang digunakan adalah kulit akarnya.

Dalam bukunya yang sudah memasuki cetakan ke enam selama 2011 itu, baik Lina maupun Juwita mengupas secara gamblang tentang manfaat dari tanaman sirsak, hingga cara-cara menanam dan merawat tanaman serta pemaparan sejumlah ramuan herbal, tehnik meramu dan cara penggunaannya.

Untuk menjalankan semua upaya untuk memajukan bangsa ini, diperlukan adanya wawasan kebangsaan. “Wawasan kebangsaan merupakan pikiran-pikiran yang bersifat nasional dengan tujuan agar bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan bernegara yang jelas di era global,” ujar Gunawan dalam makalahnya.

Karena itu, lanjut Gunawan, “Kita perlu alternatif program atau pelatihan dalam memandu warganegara agar mencintai bangsa dan berperikehidupan yang santun dengan sesama, dalam kerangka NKRI.

Menyinggung soal kemiskinan, Guru Besar  Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ini menegaskan bahwa upaya mengurangi kemiskinan takkan kunjung membuahkan hasil bila dilaksanakan secara parsial, bahkan individual.

“Perjuangan mengurangi kemiskinan takkan kunjung membuahkan hasil bila dilaksanakan secara parsial, bahkan individual,” lanjutnya.

Sementara itu, Awali Rizki, direktur riset CPPE menyatakan kritik keras, protes, bahkan perlawanan yang sering ditujukan kepada pemerintah oleh para penduduk miskin atau oleh pihak lainnya yang peduli, sejauh ini masih disertai suatu harapan. “Harapan utamanya adalah agar pemerintah melakukan tindakan nyata yang lebih efektif dan tepat untuk menangani kemiskinan.”

Masalah kemiskinan, lanjut Awali, tidak cukup ditangani dengan program kemiskinan saja. “Masalah kemiskinan seharusnya menjadi pertimbangan utama dari semua kebijakan ekonomi pemerintah. Jika tidak, program kemiskinan harus berlomba dengan program ekonomi lainnya, yang berkontribusi pada proses pemiskinan.”

Jika masalah kemiskinan tidak menjadi pertimbangan utama, lanjut Awali, kita terpaksa akan menghitung hasil bersihnya (net effect). Dalam kondisi normal, net effect itu biasanya memang positif, kemiskinan berkurang. Pada saat terjadi gangguan perekonomian, apalagi sampai terjadi krisis ekonomi, maka net effect akan negative, kemiskinan meningkat.

“Amanat konstitusi adalah memajukan kesejahteraan umum, tidak sekadar mengentaskan kemiskinan, apalagi hanya menurunkan angka kemiskinan saja,” imbuhnya.

Dalam rangkaian peluncuran lembaga kajian CPPE ini, juga dilakukan diskusi buku Contoh Praktis Pemberdayaan Masyarakat karya Prof DR Gunawan Sumodiningrat bersama Agus Triantara SE  dan buku  IMF- Potret Lembaga KeuanganMikro Syariah Indonesia karya Guntur Subagja dan Marissa Haque. Kedua buku ini diterbitkan oleh CPPE.

Brimob Polri menjaga pintu masuk ke Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, Rabu setelah sehari sebelumnya terjadi kerusuhan di situ. (ANTARA/Triono Subagyo)

Jakarta (ANTARA News) – Kepolisian Negara RI sudah memeriksa delapan orang terkait bentrok antarwarga di Desa Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

“Tiga orang warga Bali di Desa Sidomulyo dan lima orang dari Desa Kota Dalam,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution di Jakarta, Rabu.

Sebanyak 400 personel polisi masih berjaga di kawasan terjadinya konflik, selain itu para tokoh masyarakat membantu polisi dengan melakukan tindakan persuasif, kata Saud Usman.

“Polisi mendapat bantuan dari tokoh dan sepakat tidak membawa permasalahan dengan membawa suku dan agama dalam kasus ini, di mana dalam pertemuan tersebut sepakat bahwa tindakan pidana dilakukan tindakan melalui jalur hukum,” kata Saud.

Kadiv Humas juga mengharapkan supaya masyarakat jangan terpancing karena hubungan kedua desa itu selama ini cukup bagus. Masyarakat diminta jangan mau diadu domba, apalagi awal kasus ini ringan.

“Warga Bali di Desa Sidomulyo sempat mengungsi, sehingga pembakaran langsung terjadi secara cepat, karena sebelumnya ada isu akan ada penyerangan dari Desa Kota Lama,” kata Saud.

Sedikitnya 60 rumah di Desa Sidomulyo, Selasa kemarin, dibakar massa menyusul bentrokan antarwarga di daerah itu. Massa juga merusak 23 rumah lainnya.

Penduduk di desa itu juga telah mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari bentrok susulan di desa tersebut.

Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih (FOTO ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) – Bio farma diperkirakan dapat memproduksi vaksin flu burung secara massal mulai 2013 setelah menambah fasilitas pabrik.

“Saat ini belum produksi karena Bio Farma butuh diperbesar kapasitasnya. Kalau uangnya keluar tahun ini, akhir 2013 baru jadi fasilitasnya, memang makan waktu lama,” ujar Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih usai penandatanganan nota kerja sama sinergi penelitian dan pengembangan vaksin antara Kemkes dan Menristek di gedung Kementerian Kesehatan di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan itu, Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri menyerahkan prototipe vaksin flu burung ke Bio Farma sebagai wujud kerjasama penelitian vaksin yang normalnya bisa mencapai 15 tahun.

Endang menyebut kerjasama itu sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap produksi vaksin nasional untuk menghilangkan ketergantungan kepada vaksin impor.

“UI yang menyerahkan vaksin, Bio Farma memproduksi, nanti kami pemerintah yang beli,” kata Endang.

Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Iskandar mengungkapkan butuh jalan pintas untuk mempercepat riset.

“Langkah awal short cut melalui sinergi akademisi, bisnis dan pemerintah dilakukan Bio Farma dengan menyelenggarakan kembali Forum Riset Vaksin Nasional,” ujarnya.

Dari forum itu, delapan konsorsium terbentuk untuk penelitian dan pengembangan vaksin yaitu vaksin dengue, malaria, AIDS/HIV, vaksin rotavirus, vaksin flu burung dan vaksin new TB.

Konsorsium riset vaksin flu burung telah menghasilkan prototipe vaksin melalui riset bersama tahun 2011 lalu.

“Riset ini didanai oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Konsorsium akan dilanjutkan dengan penelitian dan pengembangan vaksin dan bahan baku obat yang lain di antaranya vaksin malaria, HIV, Rotavirus, Pnemuococcus dan adjuvant vaksin,” kata Endang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA Lampung menyebutkan, selain 60 rumah dibakar, massa juga merusak 23 rumah lainnya.

Penduduk di desa itu juga telah mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari bentrokan susulan antarwarga di desa tersebut.

Ratusan petugas dari Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan dibantu aparat TNI berjaga-jaga di lokasi bentrokan untk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Petugas nampak berjaga-jaga untuk mengatisipasi datangnya warga dari daerah lain yang ingin membantu sanak keluarganya yang tengah bertikai di sana.

Ribuan warga dengan membawa berbagai jenis senjata tajam terlihat di lokasi bentrokan.

Petugas sempat mengalihkan kendaraan yang melintasi jalan lintas Sumatera serta menutup ruas jalan dari arah Desa Katibung hingga Tanjungan Kabupaten Lampung Selatan.

Kendaraan bus dan pribadi juga diarahkan untuk masuk ke SPBU kawasan sekitar selama beberapa jam menunggu kondisi normal.

Sementara jalan masuk menuju Desa Sidomulyo dijaga ketat petugas dan dilarang masuk ke lokasi berjarak sekitar 5 kilometer dari perempatan jalan lintas Sumatera.

Kapolda Lampung Brigjen Pol Jodie Rooseto, Danrem 043 Garuda Hitam Kolonel Amalsyah Tarmizi, Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza, Kapolres Lampung Selatan AKBP Harry Muharram mengunjungi lokasi bentrokan di desa tersebut.

Hingga berita ini diturunkan kondisi di desa tersebut mulai kondusif dan petugas masih berada di lokasi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.

Ketua I Fraksi PDIP DPR Puan Maharani. (FOTO. ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Fraksi PDIP DPR RI Puan Maharani menegaskan FPDIP akan menolak kebijakan konversi dan pembatasan BBM yang akan dilakukan pemerintah mulai 1 April 2012.

Kepada pers seusai rapat pleno FPDIP di Jakarta, Selasa, Puan mengatakan bahwa saat ini fraksinya sudah memiliki analisa hasil kajian tentang kebijakan pembatasan konsumsi BBM atau menaikkan harga BBM.

Menurut Puan, upaya pemerintah memaksakan pembatasan BBM dan melakukan konversi energi ke gas ternyata tidak diiringi dengan persiapan infrastruktur pendukungnya.

“Misalnya saja bagaimana konversi itu akan dilakukan, apakah stasiun pengisian bahan bakar gas untuk masyarakat juga sudah banyak tersedia dan lain sebagainya,” kata Puan.

Selain itu, ia menambahkan, juga masih belum jelas bagaimana dengan distribusi BBM yang masih disubsidi, untuk siapa saja dan bagaimana pengawasan dilakukan secara konsisten.

Jadi, menurut Puan, sebenarnya masih banyak permasalahan yang belum terjawab oleh pemerintah sehingga memaksakan kebijakan yang belum matang itu dalam waktu dekat ini justru berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan baru.

“Semua belum siap dan kalau tetap dipaksakan, kami akan tegas menolaknya,” ujarnya.

Direktur Pengolahan Pertamina Edi Setianto, di Jakarta, Selasa mengatakan, secara akumulasi, pihaknya sebenarnya tidak menambah impor menyusul program pembatasan premium tersebut.

“Kami hanya alihkan impor yang sebelumnya mogas 88 (premium dengan angka oktan 88) ke mogas 92 (premium dengan angka oktan 92),” katanya.

Menurut dia, saat ini, kebutuhan premium mencapai 24 juta kiloliter per tahun dan pertamax sekitar 800 ribu kiloliter per tahun.

Dari kebutuhan tersebut, produksi kilang milik Pertamina hanya mampu memenuhi sebesar 12 juta premium dan 500 ribu kiloliter per tahun.

Artinya, Pertamina masih mengimpor sebanyak 12 juta premium dan sekitar 300 ribu kiloliter pertamax per tahun.

Dengan demikian, ia mengatakan, kalau setelah program pembatasan premium bersubsidi berjalan, kebutuhan pertamax pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 3-4 juta kiloliter, maka Pertamina hanya akan mengalihkan impor yang sebelumnya premium ke pertamax.

Pertamina memperkirakan, konsumsi premium bersubsidi pada 2012 pascapembatasan akan mencapai 21,9 juta kiloliter.

Dengan produksi kilang sendiri mencapai 12 juta kiloliter, maka Pertamina diperkirakan masih mengimpor premium 9,9 juta kiloliter.

Perkiraan konsumsi premium pascapembatasan tersebut terdiri dari di wilayah Jawa-Bali yang bisa ditekan menjadi 10,4 juta kiloliter dan luar Jawa-Bali yang tanpa pembatasan 11,445 juta kiloliter.

Sementara, Pertamina menghitung, tanpa pembatasan konsumsi premium secara nasional pada 2012 bakal mencapai 28,07 juta kiloliter.

Sesuai APBN 2012, kuota BBM bersubsidi ditetapkan 37,5 juta kiloliter dengan tambahan 2,5 juta kiloliter premium di antaranya akan ditinjau dalam APBN Perubahan 2012.

Pemerintah akan menjalankan pembatasan premium bersubsidi di wilayah Jawa-Bali per 1 April 2012.

Rencananya, pembatasan akan dimulai di wilayah Jabodetabek sebelum menjangkau kota-kota lainnya di Jawa-Bali.

Program pembatasan tersebut sudah diamanatkan secara detail dalam UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang Wasto, Selasa menilai, transaksi tersebut masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan produksi sampah rumah tangga dan industri yang dihasilkan setiap hari di daerah itu.

“Kalau dibandingkan produksi sampah memang tidak signifikan, namun yang terpenting saat ini bukan besar kecilnya sampah yang bisa ditransaksikan, namun kesadaran masyarakat inilah yang perlu terus ditumbuhkan,” katanya.

Sampah yang ditransaksikan di BSM saat ini, katanya, baru berupa sampah plastik dan sampah kering, belum menyentuh sampah basah yang sudah diolah. Padahal, kalau sudah diolah menjadi bijih plastik harganya bisa mencapai Rp9 ribu perkilogram.

Sedangkan sampah plastik yang amsih utuh (belum dicacah) termasuk botol aqua dihargai Rp3 ribu per kilogramnya.Oleh karena itu, setiap kelurahan diimbau segera memiliki mesin pencacah guna meningkatkan nilai keenomian sampah tersebut.

Menurut Wasto, jika menunggu dari hasil penjualan sampah warga yang disetor di kelurahan, kemudian dijual ke BSM akan membutuhkan waktu yang lama, karena harga satu unit mesin pencacah mencapai Rp12,5 juta.

“Saya berpikir setiap kelurahan bisa menyisihkan anggaran Rp12,5 juta untuk membeli mesin pencacah dari dana hibah APBD sebesar Rp500 juta per kelurahan itu. Saya yakin pasti bisa,” tegas Wasto.

Keberadaan BSM itu sendiri saat ini juga menjadi perhatian Pemerintah Osaka, Jepang. Pemerintah Osaka bersedia membeli produk BSM jika sudah diolah menjadi bijih plastik (palet).

“Kami berharap bijih plastik ini segera bisa diproduksi secara massal jika setiap kelurahan sudah memiliki mesin pencacah, sehingga tawaran Pemerintah Osaka tersebut bisa diwujudkan,” ujarnya.

Volume sampah domestik dan industri di Kota Malang yang rata-rata mencapai 600 ton/hari itu yang sudah dikelola tidak lebih dari 25 persen. Satu ton disetorkan ke BSM dan lainnya diolah menjadi kompos di masing tempat pembuangan sementara (TPS).